Tampilkan postingan dengan label PENISTAAN AL QURAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PENISTAAN AL QURAN. Tampilkan semua postingan

Sebarkan! PERNYATAAN RESMI MUI: Tak Ada Larangan Aksi 212, Bahkan Minta Aparat Tidak Represif Hadapi Demo


Berikut isi Tausyiah Kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) :

TAUSHIYAH KEBANGSAAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mencermati perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan akhir-akhir ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menyampaikan TAUSHIYAH KEBANGSAAN sebagai berikut.

1. MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.

2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari DP MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.

4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.

5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

6. MUI menghimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.

Demikian Taushiyah Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia ini disampaikan.

Semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.

Wassalam.

Jakarta, 22 Safar 1438 H/ 22 November 2016

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

TTD

Ketua Umum
DR. KH. Ma’ruf Amin

Sekretaris Jenderal
DR. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag

***

NB: Sebarkan! agar tidak terjadi pemelintiran berita dan penyebaran BERITA DUSTA yang menyatakan MUI melarang Umat Islam untuk ikut Aksi Bela Islam III 2 Desember.

Berbagai cara mereka lakukan untuk membendung bangkitnya Umat Islam dengan mengadu domba, menakut-nakuti, menyebar fitnah dan berita dusta.


MUI Perbolehkan Masyarakat Ikut Aksi 2 Desember


Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin membolehkan masyarakat Indonesia untuk mengikuti Aksi Bela Islam III tanggal 2 Desember. Dirinya menilai asal dilakukan dengan sopan, damai dan tertib.

"Kalau memang demonstrasi diperlukan, boleh saja," katanya di sela-sela Rapat Kerja Nasional MUI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (23/11).

Peserta aksi dalam mengikuti demonstrasi, lanjutnya, harus dapat memenuhi peraturan yang berlaku dan menjaga akhlakul karimah agar terhindar dari aksi-aksi provokasi yang dapat membuat rusuh.

MUI pada tanggal 23-25 November mengadakan Rapar Kerja Nasional di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin serta beberapa perwakilan MUI daerah.

Sumber: Panjimas


ULTIMATUM Kapolri, Din Syamsuddin: Kalau Ahok Lepas, Saya Pimpin PERLAWANAN!!


Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mewanti-wanti Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian agar tak meremehkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia pun mengatakan tak akan segan memimpin perlawanan jika Ahok sampai lepas dari jerat hukum.

"Pak Tito, kita bersahabat ya. Tapi kalau ini sampai lepas, saya akan memimpin perlawanan," kata Din saat memberi sambutan di acara pembukaan rapat kerja nasional MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

Din sangat yakin bahwa Ahok menistakan agama dengan mengatakan orang bisa saja tidak memilihnya karena telah dibohongi memakai Surat Al Maidah ayat 51. Surat itu menerangkan bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non muslim.

Belakangan tafsir surat Al Maidah ayat 51 itu menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa kata awlia dalam surat itu berarti pemimpin. Namun ada yang menafsirkan kata itu sebagai teman sejati.

Namun, keyakinan Din bahwa Ahok menista agama bukan soal tafsir ayat. Melainkan karena Ahok memberikan penilaian dengan menyalahkan tafsir yang bukan kepercayaannya.

"Padahal dia bukan dari agama tersebut," kata dia.

Selanjutnya, Din menilai Ahok menggunakan kata yang sinis.

"Dibohongin pakai, ini menurut keyakinan saya sudah memenuhi kriteria penistaan agama," ujar dia. "Kalau itu dibela-bela, apalagi ada gelagat penegak hukum dibela-bela, saya tersinggung."

Menurut Din, tak kunjung ditahannya Ahok bisa menimbulkan masalah yang lebih rumit. Seperti yang baru terjadi, Ahok kembali dilaporkan karena menuduh pengunjuk rasa 4 November menerima bayaran.

"Saya khawatir nanti dia punya ujaran baru lagi yang melanggar hukum. Jadi menurut saya bagus kalau ditahan itu. Supaya jangan lebih rumit lagi masalah," ujar Din.

Penulis: Maya Ayu P.

Keluarkan MAKLUMAT, Habib Rizieq Instruksikan FPI SIAGA 1 Hadapi Ancaman Teror yang Menghadang Aksi 212


Maklumat Imam Besar FPI

Sehubungan adanya terror dan ancaman terhadap pengurus FPI di berbagai daerah yang dipaksa tanda-tangan perjanjian dengan aparat dan pejabat setempat untuk tidak ikut Aksi Bela Islam 212 di Jakarta, maka saya selaku Imam Besar FPI mengisntruksikan kepada segenap Pengurus FPI di seluruh Indonesia untuk:

Menolak tanda tangan dan melawan secara hukum segala bentuk intimidasi dari siapa pun karena Aksi Bela Islam 212 adalah aksi unjuk rasa damai konstitusional yang dijamin dan dilindungi UU no. 9 tahun 1998.

Siapa pun yang melarang rakyat Indonesia untuk berkumpul dan unjuk rasa, maka ia telah melanggar konstitusi dan terkena pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam UU no. 9 tahun 1998 pasal 18 ayat 1 & 2 yang dengan tegas menyatakan:

1. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah kejahatan.

Kepada segenap LASKAR FPI diinstruksikan SIAGA 1 untuk menjaga dan melindungi seluruh Pengurus FPI dan UMAT ISLAM di wilayahnya masing-masing dari segala bentuk TEROR DAN ANCAMAN.

Demikian MAklumat ini dibuat untuk segera dilaksanakan.

AYO… LAWAN KEZALIMAN…!

Allahu Akbar…! Allahu Akbar…! Allahu Akbar…!

Jakarta, 22 November 2016

Habib Muhammad Rizieq Syihab

__
Sumber: akun @syihabrizieq


Romo Syafi'i: "Lebih Baik Berhenti Saja Jadi Kapolri"

(Politikus Gerindra, Muhammad Syafii. Foto: Tribunnews.com/Ferdinand Waskita)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i yang biasa dipanggil Romo Syafi'i menilai, tindakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seperti teroris karena menakuti-nakuti rakyat dengan adanya potensi makar pada Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Menurut politisi Gerindra yang dulu heboh dengan "bacaan doa" di DPR ini, Tito Karnavian masuk dalam tipe teroris yang dilakukan negara sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Padahal, kata Syafi'i, tuntutan peserta demonstrasi meminta Ahok ditahan sesuai aturan penegakan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini berkaca, lanjut Syafi'i, dari kasus Lia Aminuddin (Lia Edden) dan Arswendo yang pada saat itu langsung ditahan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, karena melanggara Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama.

Maka itu, ia menduga Kapolri Tito Karnavian sedang memutarbalikan fakta terkait aksi 212, guna bisa melakukan tindakan represif kepada peserta aksi dengan potensi makar.

"Ucapan Kapolri itu menimbulkan ketakutan, itu sama saja seperti teroris. Padahal yang demo itu hanya minta hukum ditegakkan. Berhenti memfitnah umat Islam, dan berhenti memutarbalikan fakta," kata Syafi'i, Selasa 22 November 2016.

Lebih jauh, Syafi'i meminta Tito Karnavian untuk mundur sebagai Kapolri bila tidak bisa menangani demo 212 secara persuasif dan manusiawi. Sebab, ia melihat Tito Karnavian sedang mencari jalan pintas untuk mengesahkan menembaki rakyat karena dianggap melakukan potensi makar.

"Kalau tidak bisa kedepankan sikap manusiawi, HAM dan hukum lebih baik berhenti saja jadi Kapolri. Jangan justru ambil jalan pintas untuk mengesahkan menembaki rakyat dengan peluru tajam," ujarnya.

"Menakuti-nakuti teror dengan makar yang padahal itu merupakan hak konstitusi seseorang. Ini sinyalemen agar di lapangan Polisi bisa bertindak represif kepada rakyat," ujarnya.



Sumber: VIVA.co.id


Ustadz Bachtiar Nasir (Ketua GNPF MUI): Aksi Bela Islam 3 Akan Mengajak Aparat Tersenyum Bersama Ummat




AKSI BELA ISLAM 3 Insya Allah SEJUK DAN DAMAI

1. Karena GNPF MUI hanya menuntut tersangka Ahok ditahan dan menjamin tidak ada misi lain.

2. Karena GNPF MUI akan meluruskan barisan agar tidak disusupi tindakan anarkis dan makar.

3. Karena GNPF MUI ingin NKRI dijaga dengan kebhinekaan yang subtantif bukan hanya di peragaan yang bagian dalamnya melukai.

4. Karena GNPF MUI hanya ingin penegak hukum memerintahkan segera menangkap tersangka Penista Alquran sesuai yurisprudensi yang telah berlaku. (Yurisprudensi dimana dalam kasus-kasus sebelumnya semua tersangka penistaan agama langsung ditangkap)

5. Karena GNPF MUI hanya menuntut keadilan dengan cara sabar dan beradab.

6. Karena GNPF MUI masih mempercayai aparat bisa menegakkan keadilan.

7. Karena GNPF MUI akan melakukan aksi hanya hingga jam 18.00 WIB sesuai undang-undang.

8. Karena GNPF MUI akan mengajak aparat untuk tersenyum bersama ummat.

9. Karena GNPF MUI ingin semua pihak mengambil hikmah jangan lagi menista agama.

USTADZ BACHTIAR NASIR
(KETUA GNPF MUI)

SEBARKAN !!!

GELORAKAN TERUS SEMANGAT UNTUK SUKSESKAN AKSI 212 YANG AKAN LEBIH BESAR DARI AKSI 414.

ALLAHU AKBAR !!!


Jangan Tebar Isu Liar, DPD RI Minta Polri Tangkap ‘Penumpang Gelap’ Sebelum 2 Desember


JAKARTA - Pihak kepolisian meyakini Aksi Damai 2 Desember 2016 akan disusupi ‘penumpang gelap’ atau ditunggangi oleh oknum yang berupaya untuk melakukan makar berupa penggulingan pemerintah yang sah. Oleh karena itu, untuk melindungi rakyat yang dengan tulus ingin salat Jumat berjamaah, istighosah, dan maulid akbar pada Aksi Damai 2 Desember, DPD meminta Polri segera mengamankan dan menangkap ‘penumpang gelap’ yang ingin memanfaatkan Aksi 2 Desember untuk melakukan makar.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengungkapkan, himbauan Polri untuk tidak melakukan Aksi 2 Desember merupakan hal yang wajar. Namun, bangsa ini sudah sepakat bahwa demonstrasi dan menyampaikan pendapat di depan umum dijamin konstitusi. Karena dijamin konstitusi, negara harus melindungi dan memfasilitasi.

“Makar itu kan kejahatan serius, makanya harus dicegah dan segera ditindak tegas, jangan sampai jadi isu liar. Saya berharap Polri bisa menangkap ‘penumpang gelap’ yang mau makar tersebut sebelum 2 Desember, agar rakyat bisa tenang menunaikan hak konstitusionalnya menyampaikan pendapat di depan umum,” tegas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (23/11).

Rencananya, Aksi Damai 2 Desember nanti hanya berisi salat Jumat berjamaah, istigasah, dan maulid akbar serta menuntut kesetaraan penegakan hukum dengan menahan tersangka dugaan penistaan agama. Jika ada oknum yang mau menunggangi kegiatan positif ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, menurut Fahira, oknum tersebut, bukan hanya keterlaluan dan merendahkan ulama serta rakyat, tetapi juga sudah menjadi pelaku tindakan pidana serius yang harus segera ditangkap dan diadili.

Fahira menegaskan, para ulama dan peserta Aksi Damai 2 Desember nanti, bukanlah orang-orang yang tidak paham hukum dan mudah ditunggangi oleh kepentingan siapapun. Sehingga, sangat disayangkan jika ada opini bahwa Aksi Damai 2 Desember nanti punya agenda menjatuhkan pemerintahan yang sah karena akan mendistorsi makna dan tujuan utama dari aksi ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum 2 Desember, ada koordinasi yang intensif antara GNPF MUI dengan aparat keamanan untuk saling menjaga agar aksi ini benar-benar berjalan tertib.

“Saya tidak ingin timbul persepsi di masyarakat bahwa isu makar bertujuan untuk menakut-nakuti rakyat yang ingin berpartisipasi dalam Aksi Damai 2 Desember nanti. Persepsi seperti ini tidak baik, karena bisa merusak harmoni bangsa. Polisi memang punya hak mengingatkan. Namun, sekali lagi saya sampaikan, rakyat juga punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Saya harap sebelum 2 Desember ada koordinasi yang intensif semua pihak yang terkait, sehingga Aksi 2 Desember, benar-benar menjadi aksi yang super damai,” pungkas Senator Jakarta ini.


Terkait Desakan Tangkap Ahok, Kapolri: "Sedang kita proses"


Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memahami adanya tuntutan yang mendesak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan dalam kasus penistaan agama. Karena, Lia Eden sebelumnya juga langsung ditahan ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

"Ada desakan tangkap dan tahan Ahok soalnya ada kasusnya Lia Eden ditangkap dan ditahan, kenapa dia (Ahok) enggak? Apa karena pejabat?'' kata Tito dalam pidato dalam Istighosah akbar di Masjid Agung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (22/11), seperti dilansir Republika.co.id.

Tito mengakui adanya desakan untuk segera menangkap Ahok dalam kasus penistaan agama tersebut. Namun, ia menekankan proses penangkapan baru bisa terjadi jika sesuai fakta hukum.

''Kita ambil langkah berdasarkan fakta hukum. Fakta-fakta hukumnya kuat nggak? Ini yang sedang kita proses," katanya.

Polri berupaya mengumpulkan barang bukti guna menguatkan fakta hukum. Pihaknya juga mengumpulkan saksi-saksi yaitu warga yang menyaksikan langsung pidato Ahok yang diduga menistakan agama tersebut.