Tampilkan postingan dengan label BERITA NASIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BERITA NASIONAL. Tampilkan semua postingan

AHA! Ini Dia Rupanya Sumber MAKAR dari Medsos yang Disebut-Sebut Kapolri!


uduhan yang dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal akan adanya makar pada pelaksanaan Aksi Demo Damai III yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2016 nanti (212) cukup membuat netizen bertanya-tanya.

Walaupun sudah didesak oleh media siapanyang dimaksud akan melakukan makar, namun oleh Tito justru mengarahkan agar para penanya dari jurnalis untuk mencari tahu sendiri dengan cara browsing ke internet melalui mesin pencari raksasa Google.

“Isu makar baca saja di Google, siapa yang akan menjatuhkan pemerintah dan siapa yang akan menjatuhkan Jokowi, nah itulah dia,” ujar Tito kepada awak media menjawab pertanyaan tersebut.

Namun berbeda dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan jika baik dirinya maupun dari laporan intelejennya tidak ada sama sekali akan terjadinya makar, seperti yang dituduhkan oleh Kapolri.

Berbeda dengan pengacara Ridwan Hanafi yang melaporkan salah satu aktivis Sri Bintang Pamungkas yang dianggapnya akan melakukan penghasutan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Netizen menganggap jika salah satu yang menjadi penyebab ucapan Kapolri jika ingin mengetahui soal akan adanya makar, dikarenakan polling yang dilakukan oleh salah satu pendukung Ahok yang dikenal dari garis keras, @emerson_yuntho.

Emerson membuat polling pada tanggal 21 November 2016 lalu, dengan jumlah voting yang masuk sebanyak 886 suara (dari jumlah followernya sebanyak 31 ribu) memilih jika aksi Demo Damai III nanti tergolong aksi Makar.
“Sebenarnya polling yang dibuat oleh Emerson justru membuat takut masyarakat, seakan-akan dia tahu akan terjadi makar, sumbernya darimana?” ujar Darwis salah satu tokoh Muda Maluku Utara di Jakarta.

Darwis mengatakan demikian, karena dari salah satu pilihan jawaban yang diberikan, tertulis makar, yang artinya Emerson tahu jika akan ada makar, dan itu artinya, Emerson memiliki jaringan intelejen jika memang akan ada makar.

Darwis justru berharap agar pihak Kepolisian mau memanggil Emerson terkait dengan polingnya yang justru meresahkan masyarakat, dikarenakan dari 886 voting yang masuk, sebanyak 62 persen percaya hasil “intelejen” Emerson akan adanya makar, sementara 28 persen percaya jika aksi tersebut karena persoalan pilkada, dan 9 persen percaya karena masalah agama.

“Logika sajalah, jika memang Emerson tidak tahu soal benar ada dan tidaknya makar, maka tidak pantaslah dia berikan pilihan jawaban akan adanya makar, karena dia bisa memberikan pilihan jawaban lain,” pungkas Darwis dengan nada tinggi.

Darwis malah ikut mencurigai jika hasil poling tersebut ikut “dibawa” kepada Kapolri untuk mempengaruhi kepercayaan Kapolri, hingga mengucapkan akan adanya makar.

“Bisa saja, karena selama ini pihak Ahok dan pendukungnya dengan Kapolri oleh masyarakat dianggap memiliki kedekatan hubungan,” ujar Darwis sambil mengatakan sekali lagi, agar Kepolisian mau memanggil Emerson untuk dimintai keterangan.

Sowan ke MUI Untuk Minta Maaf, Boni Hargens Gagal Jumpai KH Ma'ruf Amin


Boni Hargens, pelaku pengunggahan foto perkawinan Ketua Umum Majelis Ulama Indomesia (MUI) KH Ma'ruf Amin di linimasa Twitter, akhirnya sowan ke kantor MUI untuk bersilaturahmi, Rabu, 23 November 2016.

Dilaporkan oleh Riman Wahyudi dari Elshinta, Boni yang datang kira-kira pukul 11.00, ditemui Wakil ketua MUI Pusat KH Zainut Tauhid Sa'adi dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, Ust. Anwar Abbas

Saat datang, Boni mengakui kesalahaannya dan akan meminta maaf secara langsung kepada Kyai Ma'ruf, namun Kyai sedang tidak ada di kantor.

Pihak MUI sendiri melalui Sekjend akan memediasi antara Boni Hargens dengan KH Ma'ruf Amin.

Ditemui di tempat terpisah pada kesempatan malam harinya, KH Ma'ruf Amin menegaskan belum akan memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum terkait hal itu. Ini karena ia masih berpegang pada janji yang bersangkutan akan bertemu dan meminta maaf.

"Saya masih menunggu dia untuk bertemu dan meminta maaf secara resmi atau di media, kalau belum juga ya kita akan pikirkan lagi," kata dia.

Kiai Ma'ruf tidak menampik bahwa menyebarnya foto pernikahannya termasuk rundungan terhadap dirinya sebagai Ketua Umum MUI.

Dalam beberapa waktu terakhir ada pihak-pihak yang tidak puas dengan sikap dan keputusan terkait soal penistaan agama oleh Ahok.

"Saya sendiri di-bully juga, katanya nikah dengan gadis, padahal istri saya sudah punya anak. Jadi itu risiko," katanya dalam pembukaan Rakernas MUI di Ancol semalam.

Dan ia menilai cara-cara seperti ini sungguh tidak benar dan tidak bisa dibenarkan. Walaupun yang bersangkutan telah meminta maaf, tapi foto tersebut terlanjur tersebar di medsos dan berpotensi disalahgunakan untuk tujuan tertentu.

"Kalau bagi saya cara seperti itu tidak benar, memang pernikahan itu benar tapi caranya dan komentar-komentar setelah itu tidak benar," ujar Kiai Ma'ruf.

Foto itu merupakan foto pernikahan Kiai Ma'ruf pada 2014. Saat menikah, hadir sebagai saksi dua cawapres saat itu yakni Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa.



Dituduh Hanya Sibuk Demo Ahok dan Lupakan Pembantaian Rohingya, Ini Jawaban MENYEJUKAN KH Arifin Ilham


Kekerasan, kekejian, dan pembunuhan serta pemerkosaan kembali terjadi di Negara bagian Rakhine, Myanmar. Pemerintah Militer kembali melakukan kejahatan kemanusiaan kepada Muslim Rohingya dalam satu pekan terakhir.

Dunia diam. Tidak ada pemimpin Negara yang bersuara keras sebagaimana kerasnya suara mereka saat terjadi tragedi kemanusiaan di Perancis dan Negara Eropa lainnya.

Di Indonesia, kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rohingya ini berdekatan dengan rentetan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Aksi ini memicu gelombang massa yang dahsyat dan tumpah ruah di Ibu Kota Jakarta pada Jumat, 4 November 2016 dalam Aksi Damai Bela Islam II.

Oleh karena itu, seorang netizen yang mewakili suara-suara netizen lain seakan menggugat, mengapa kaum Muslimin Indonesia hanya sibuk demo dan melupakan nasib sesama Muslim di Rohingya?

Pertanyaan tersebut juga dialamatkan kepada dai kelahiran Banjarmasin sekaligus Pemimpin Majlis Zikir Az-Zikra Kiyai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kepada sang kiyai, netizen seakan menggugat, "Buat apa sibuk demo hanya untuk seorang Ahok, sedangkan ribuan kaum Muslimin menderita di Rohingya tapi tidak diurusi?"

Atas pertanyaan tersebut, Kiyai Haji Muhammad Arifin Ilham pun menyampaikan jawaban yang sangat santun dan menyejukkan hati.

"Subhanallah, walhamdulillah, semua menjadi perhatian. Apalagi keadaan saudara kita di Rohingya, Palestina, Irak, Suriah, Afrika Tengah, Uighur China. Cobalah sekali-kali saja shalat Subuh di Masjid Az-Zikra. Tidak pernah putus doa untuk semua mujahidin dan mustdh'afiin (kaum tertindas), tanpa lupa mendoakan negeri kita tercinta. Jazaakumullah. Semua ikhtiar dikerahkan untuk umat Rasulullah," ujar Kiyai Arifin.

Sontak, jawaban Kiyai Arifin Ilham ini disukai ribuan netizen lain dan juga banjir komentar yang sebagian besarnya mengamini doa sang Kiyai.

REAKSI KERAS LBH Jakarta Atas Ancaman Hukuman Mati Bagi Pendemo Dalam Maklumat Jendral Tito


Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa menyayangkan ancaman hukuman pidana mati dalam maklumat Kapolda Metro Jaya untuk menyikapi rencana aksi 2 Desember 2016.

"Ancaman itu menunjukkan Polri dan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak malu dengan hukuman mati yang merupakan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan," kata Ghiffari melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu 2 November 2016.

Ghiffari mengatakan sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya meninggalkan hukuman mati. Namun, bukannya meninggalkan hukuman mati, salah satu pimpinan Polri malah mengancam dengan hukuman mati dalam maklumat tentang penyampaian pendapat di muka umum.

"Itu menunjukkan pidato Presiden Jokowi di Australia pada Oktober lalu, yang mengatakan Indonesia akan mengevaluasi hukuman mati hanya sekadar lip service saja," tuturnya.

Menurut Ghiffari, dalam demokrasi di era reformasi justru aparat keamanan yang lebih sering melakukan pelanggaran hukum. Contohnya adalah tindakan pembubaran paksa aksi demonstrasi buruh pada 30 Oktober 2015. Saat membubarkan aksi buruh 30 Oktober 2015 itu, polisi menangkap 23 aktivis buruh, satu mahasiswa dan dua pengabdi hukum LBH Jakarta.

Selain membubarkan paksa, Ghiffari mengatakan polisi juga melakukan kekerasan dengan memukul para aktivis, termasuk empat buruh perempuan, dan merusak mobil komando serikat buruh. Padahal, saat itu aksi dilakukan dengan damai.

"LBH Jakarta mengapresiasi Polri atas larangan provokasi yang mengarah kepada sentimen terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian dan sentimen SARA yang mengarah pada serangan kepada etnis tertentu merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi," tuturnya.

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan pernyataan melarang aksi lanjutan pada 2 Desember 2016. Kepala Polda Metro Jaya Irjen Polisi Mochamad Iriawan juga telah mengeluarkan maklumat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Sumber: Republika